BERITA

Kota Blitar - Walikota Blitar mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia (05/09/2022). Didampingi Sekda dan Kepala OPD, Rakor bersama jajaran Kementerian RI ini berlangsung hybrid di Ruang Integrated System Center (ISC) Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian dalam arahannya meminta agar setiap Kepala Daerah memprioritaskan antisipasi pengendalian inflasi. Upaya itu bisa dilakukan dengan menjalin sinergi dengan seluruh instansi. Diantaranya dengan mengaktifkan kembali Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Satgas Pangan untuk mengendalikan harga bahan pangan di pasaran. Namun saat ini yang perlu diutamakan adalah pengendalian inflasi pasca naiknya harga BBM. 

Menanggapi hal itu, Walikota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd mengaku siap melakukan berbagai langkah antisipasi pengendalian inflasi. Termasuk menggelar rapat lanjutan membahas soal rencana penggunaan 2% anggaran dari Dana Transfer Umum, DBHCHT maupun Dana Alokasi Umum. Dana 2% ini akan diberikan kepada warga sebagai bantuan pasca naiknya harga BBM, sekaligus sebagai langkah pengendalian inflasi. 

Walikota Blitar menyebut tukang ojek, pelaku UMKM dan pekerja yang di PHK akan menjadi sasaran penerima bantuan ini. Namun agar sesuai target, pihaknya masih akan menggelar Rakor bersama OPD untuk membahas rencana ini. 

"Kita fokus untuk pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM ya. Kita akan gelar rakor lanjutan bersama Forkopimda tentang izin menggunakan dana 2%. Ini kita prioritaskan tukang ojek, UMKM dan pekerja yang di PHK akan kita beri bantuan sambil menunggu aturan dari Kemenkeu," jelas Walikota Blitar.

Dari hasil rakor bersama Kementerian ini, Kementerian Sosial juga akan memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat. Diantaranya BLT Rp. 300.000, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja Rp. 600.000 dan lainnya. (fik)