BERITA

Blitar Kota - Senin 13 Juli 2020, DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019, serta tanggapan Wali Kota Blitar. Rapat paripurna yang diikuti seluruh anggota dewan, jajaran forkopimda, Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD Pemkot Blitar ini, berlangsung dengan tetap memperhatikan protocol pencegahan Covid-19.

Syahrul Alim-Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan anggota dewan, diantaranya terkait pemanfaatan anggaran, pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019, optimalisasi infrastruktur, dan beberapa hal lainnya. Syahrul mengatakan, capaian target PAD tahun lalu belum maksimal, hanya tercapai 93,72% dari target 166 milliar lebih. Fraksi meminta agar OPD melakukan pengelolaan yang tepat terhadap potensi PAD yang ada. Beberapa fraksi juga mendorong agar pelaksanaan pemanfataan anggaran Pemkot Blitar tetap transparan dan ankuntable, sehingga predikat opini WTP dari BPK RI bisa tetap dipertahankan.

“Tidak hanya itu, pemanfaatan infraktruktur juga perlu ditingkatkan, misalnya kios di Stadion Supriadi yang sampai saat ini belum diisi, padahal pembangunannya memakan anggaran Rp. 2 milliar” kata Syahrul.

Dalam kesempatan ini, Santoso-Wali Kota Blitar juga berkesempatan untuk memberikan  tanggapan dan jawabannya atas pandangan frakasi DPRD Kota Blitar. Santoso menyampaikan apresiasi untuk fraksi di DPRD Kabupaten Blitar terhadap pandangan umum yang menjadi masukan bagi jajaran di eksekutif Pemkot Blitar. Untuk mendorong capian PAD di Kota Blitar, Santoso mengaku telah menginstruksikan OPD agar memetakan sumber, obyek, dan potensi retribusi yang bisa menambah PAD Kota Blitar. Santoso juga menyinggung terkait pemanfaatan infrastruktur di Stadion Supriyadi, atau kios perdagangan yang masih kosong di sejumlah pasar tradisional.

“Terkait pemanfaatan kios perdagangan ya, akan dilakukan pemetaan permasalahan masing-masing lokasi, agar bisa ditemukan solusi yang paling tepat” jelas Santoso.

Santoso mengaku beberapa catatan dari DPRD Kota Blitar akan menjadi perhatian penuh, agar pelaksanaan APBD tahun 2020 bisa lebih optimal. (Kir)