BERITA

Blitar Kota - Selasa, (07/07/2020) DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Kota Blitar, Syahrul Alim bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto dan Agus Zunaidi. Turut hadir juga, Drs. H. Santoso M.Pd, Wali Kota Blitar dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Blitar.

Santoso menyampaikan, realisasi pendapatan tercapai 96,74 % dari target 972 milyar rupiah lebih, tercapai 940 milyar rupiah lebih. Tidak tercapainya target pendapatan, karena perubahan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagi hasilkan ke daerah.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 180/pmk/07/2019 tentang perubahan rincian dana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil triwulan IV tahun anggaran 2019. Saat peraturan menteri keuangan itu diberlakukan, Pembahasan APBD perubahan Kota Blitar tahun 2019 sudah rampung. Akibatnya, dalam triwulan IV, Kota Blitar tidak menerima transfer dana bagi hasil penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Sedangkan untuk serapan belanja, realisasi sebesar 82,99 %, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sebesar 174 milyar rupiah lebih. Santoso menambahkan, sehatnya kondisi APBD Kota Blitar tahun 2019 itu terbukti dengan hasil audit BPK yakni dengan diraihnya  opini status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

“ Penggunaan anggaran setelah diaudit oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur,  kita sepuluh kali berturut – turut  mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” kata Santoso

Sementara itu, Widodo Saptono,Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar menjelaskan, Silpa lebih dari 174 milyar rupiah itu. akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan capaian program kegiatan tahun 2020 yang tertunda, akibat refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Diantaranya, untuk mewujudkan pembangunan tiga taman yang tertunda. diantaranya taman kehati di kelurahan tanjungsari. juga untuk menuntaskan pembangunan fiber optik. serta untuk memenuhi penyesuaian iuran bpjs untuk warga miskin yang ditanggung pemerintah Kota Blitar. (sur)