BERITA

Blitar Kota - BPKAD Kota Blitar menggelar Rapat Koordinasi Rencana dan Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar, serta pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI tahun 2019, di Ruang Sasana Praja, Kantor Wali Kota Blitar, Jumat,(10/01/2020). Rakor dipimpin Rudi Wijonarko, Sekretaris Daerah Kota Blitar, dan diikuti Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) se Kota Blitar.

Widodo Saptono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan tahap awal yang dilakukan Pemerintah Daerah, untuk memberikan arahan bagi OPD pelaksana anggaran. Yang mana sesuai dengan undang-undang, setiap Pemerintah Daerah wajib melakukan laporan pertanggung jawaban. Widodo menyebut terdapat lima laporan yang wajib disusun OPD, yaitu laporan neraca, operasional, realisasi anggaran, perubahan e-kuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan ini harus selesai setidaknya minggu ke tiga bulan Januari, karena akan dilaksanakan audit pendahuluan dari BPK RI.

“Sebenarnya penyusunannya itu tidak sulit, tapi karena bahan atau materinya banyak jadi OPD harus teliti, supaya pelaporannya nanti sesuai dengan kaidah yang berlaku,” kata Widodo.

Sementara itu, Rudi Wijonarko, Sekretaris Daerah Kota Blitar meminta agar OPD bisa menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, karena sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan laporan pertanggung jawaban, setidaknya 3 bulan setelah tutup tahun. Penyusunan laporan ini harus dilakukan sesuai kaidah dan tepat waktu, dengan harapan Kota Blitar bisa mempertahankan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sudah diraih ke sembilan kalinya.

“Kita mentargetkan hasil pelaporan nanti bagus ya, sehingga penghargaan WTP yang sudah kita raih 9 kali berturut-turut bisa dipertahankan,” jelas Rudi.

Dalam rapat kali ini, BPKAD Kota Blitar menghadirkan Inspektur Daerah sebagai narasumber, untuk menyampaikan poin-poin yang harus diperhatikan OPD dalam menyusun laporan keuangan. (Kir)