BERITA

Blitar Kota - Selasa (18/08/2020), Awal bulan lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sejumlah temuan, dalam pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada serentak 2020. Kota Blitar menjadi salah satu daerah yang disebut dalam rilis tersebut. Terdapat sejumlah data pemilih yang harus diperbaiki di Kota Blitar, diantaranya data pemilih pemula 25 pemilih, data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 250 pemilih, data pemilih di bawah 17 tahun satu pemilih, dan Data Pemilih Khusus (DPK) 2019 ada empat pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Ninik Sholikhah, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan bahwa saat ini masih meminta saran perbaikan dari Bawaslu Kota Blitar. Pihaknya juga meminta data rinci terkait rilis dari Bawaslu RI ke Bawaslu Kota Blitar. Sebab, data temuan yang disebutkan dalam rilis Bawaslu RI hanya berupa angka.

“KPU Kota Blitar membutuhkan data by name by address, untuk kemudian disandingkan dengan data milik KPU. Jika sudah masuk, bisa dipastikan data tersebut sudah tercoklit. Namun jika belum, KPU melalui PPS akan menyisir data temuan itu di lapangan” tegas Ninik saat dikonfirmasi dikantornya, Selasa (18/08/2020).

Sementara itu, Abdul Azis Al Kaharudin, Komisioner Bawaslu Kota Blitar Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga menjelaskan bahwa temuan itu berdasarkan analisa Bawaslu dari data lindungi hak pilih KPU, yang disandingkan dengan data pemilihan 2019. Bawaslu menemukan sejumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat di pemilihan 2019, masuk DP4 untuk dicoklit di 2020. Sesuai peraturan, harusnya data itu sudah dicoret saat persiapan coklit Pilwali 2020.

"Kami belum tahu data pemilih hasil coklit seperti apa. Dari analisa kami, ditemukan sejumlah data tidak memenuhi syarat di pemilihan 2019 yang ikut dilakukan coklit di 2020 ini. Saran kami, KPU harus melakukan perbaikan dan audit sejumlah data itu," pungkas Azis.

(Kir)