BERITA

Blitar Kota - Rabu (10/06/2020), Komisi III DPRD Kota Blitar menyelenggarakan rapat konsultasi bersama OPD mitra kerja. Merupakan tindak lanjut dari roadshow yang dilakukan Komisi III pekan lalu.

Totok Sugiharto, Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, dikonfirmasi di Graha Paripurna DPRD mengatakan, secara umum rapat kali ini membahas implikasi  dan pengaruh dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Refocusing terhadap penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatannya. Selain itu juga dibahas progress  kinerja dan realisasi keuangan semester pertama pelaksanaan  APBD 2020, serta prognosis enam bulan berikutnya. Totok menyebut capaian kinerja keuangan OPD rata rata masih dibawah 40%, dari Kontruksi Penganggaran pasca rasionalisasi  kebijakan refokusing dan realokasi. Rendahnya serapan anggaran, akibat adanya kebijakan penanganan Covid-19, yang difokuskan pada kesehatan, jaring pengamat sosial dan penundaan belanja langsung pada proyek fisik.

“Kebijakan realokasi anggaran terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dari 37 milliar dipangkas 16 milliar, menyisakan sisa 21 milliar. Disusul Dinas lingkungan hidup, dari 36,7 dipangkas 16 milliar sisa 20,7 milliar. Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat semula 13 milliar dipangkas 9 milliar menjadi 4 milliar,” jelas Totok.

Namun demikian, dewan meminta agar OPD kembali menganggarkan kegiatan prioritas yang terkena dampak refokusing pada Perubahan APBD TA 2020 dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaannya. Jika memungkinkan, kegiatan fisik untuk mendukung sektor pariwisata dan perdagangan di Kota Blitar bisa dilakukan akhir tahun 2020. Misalnya rekayasa lalu lintas di taman Bendo, Pakunden dan Rembang. Kemudian pembangunan sirkuit Sentul, pelebaran Jl. Merapi dan beberapa pekerjaan lainnya.

“Jika tidak memungkinkan, kami meminta agar OPD terkait mematangkan perencanaan, sehingga memasuki 2021 tinggal pelaksanaan,” imbuh Totok.

Sementara itu, ada 10 OPD mitra kerja yang diundang untuk mengikuti rapat konsultasi kali ini. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan beberapa OPD lainnya. (Kir)