BERITA

Blitar Kota - Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi salah satu komitmen Pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Sejak hadir pada tahun 2014 lalu, banyak masyarakat yang mulai merasakan manfaat dari program ini. Bahkan, Pemerintah Pusat hingga daerah saling gotong royong, melibatkan jajaran stake holder untuk mensukseskan JKN-KIS.

Silvia, warga Kelurahan Kepnajenkidul Kota Blitar adalah satu diantara jutaan warga yang merasakan manfaat penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Setelah Ibunya jatuh dan mengalami kerusakan pada tulang selangkangan, sehingga mengharuskan operasi besar dilakukan. Dengan estimasi biaya operasi sebesar 25 juta rupiah, tentu membuatnya merasa terbebani secara financial. Dengan menjadi peserta dan rutin membayar iuran JKN-KIS, menjadi keputusan yang tepat. Karena mampu meringankan beban sehingga operasi dapat dilakukan dan ibunya bisa sehat kembali.

“Tahun 2017 ibu saya jatuh yaa, dan mengalami kerusakan di tulang selangkangan yang mengharuskan operasi dengan estimasi biaya 25 juta rupiah. Kalau ikut kepesertaan BPJS kan kita ngga keluar biaya sama sekali. Bayangkan, betapa ringannya dan dimudahkan dengan BPJS.” kata Silvia

Tak hanya Silvia, Erma Ayu warga Kelurahan Blitar Kota Blitar juga ikut merasakan manfaat Kartu JKN-KIS BPJS yang dimilikinya. Saat melahirkan secara caesar dokter mengestimasi biaya operasi sebesar 15 juta rupiah karena ada gangguan pada kandungannya. Sementara dengan keseharian jualan Es dan Jajanan Gorengan, sulit baginya untuk memperoleh dana sebesar itu. Namun dengan menggunakan BPJS, Erma tak perlu merogoh kocek sebesar itu untuk menyambut buah hatinya. Ia juga terkesan dengan pelayanan dokter dan seluruh tenaga kesehatan yang melayaninya.

“Saya pernah memakai BPJS pas lahiran caesar, waktu itu biayanya sekitar 15 jutaan yaa. Dan saya pakai BPJS ini karena saya rasa sangat membantu. Kalau dokter dan rumah sakit, saya mengalami sendiri merasakan sendiri, tidak ada bedanya. Pelayanannya sama dengan umum.” kata Erma

Ya, pelayanan rumah sakit untuk pengguna BPJS sama, tidak ada perbedaan dan sesuai dengan aturan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar misalnya. Sejak awal tahun 2014 berkomitmen untuk melayani pengguna BPJS. Hingga kini, 90 persen pasien yang datang merupakan pengguna BPJS. Dalam sehari, Rumah sakit type B di Kota Blitar ini mampu melayani 500 pasien asal Kabupaten dan Kota Blitar. Bahkan saat pandemi Covid-19, layanan diupayakan berjalan meski jumlah pasien yang datang berobat hanya mencapai 300-an dalam sebulan. Sesuai dengan aturan, pelayanan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar meliputi rawat jalan, rawat inap, hingga merujuk ke Rumah Sakit lain jika memang diperlukan. Demikian disampaikan dr. Herya Putra Dharma-Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ini.

“Kalau di Kota Blitar BPJS mulai 2014 dan kita langsung ya ikuti, kita layani. Waktu itu hanya Mardi Waluyo yaa sampai sekarang kita tidak pernah putus. Kita lakukan pelayanan sesuai dengan aturan. Kita sangat komitment untuk menangani semua warga ya baik Kota maupun Kabupaten yang menggunakan BPJS.”

Komitmen ini juga selaras dengan BPJS Cabang Kediri yang terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar. Hernina Agustin Arifin, Kepala BPJS Cabang Kediri mengatakan, sampai saat ini pengguna BPJS terus mengalami peningkatan. Bahkan, dibanding daerah lain dibawah kewenangannya, Kota Blitar menjadi daerah dengan pengguna BPJS Kesehatan tertinggi yaitu 96,87 persen dari jumlah penduduk. Hernina mengatakan Kota Blitar bisa menjadi contoh bagi wilayah lain karena sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), Kota dengan kepedulian kesehatan masyarakat yang tinggi.

“Untuk Kota Blitar sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) ya. Artinya dari total penduduk, sebanyak 95 persen lebih penduduknya sudah terdaftar kepesertaan JKN. Ini artinya kepedulian warga dengan kesehatan sangat tinggi.” Hernina

Keseriusan Pemerintah Kota untuk mendukung program JKN-KIS, salah satunya diwujudkan dalam forum komunikasi BPJS yang terus dilaksanakan tiga bulan sekali. Pemkot Blitar tak ingin kecolongan dan memastikan pelayanan kesehatan warga berjalan semestinya. Jumlah pengguna JKN-KIS pun diupayakan merata sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat benar-benar terjamin. Priyo Suhartono, Sekretaris Daerah Kota Blitar menyebut, saat ini Kota Blitar masuk lima besar pengguna BPJS tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dari total penduduk 158.313 jiwa, sebanyak 153.358 jiwa sudah terdaftar sebagai pengguna JKN-KIS BPJS. Mayoritas Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 65.657 jiwa, dan PBI APBN sebanyak 28.417 jiwa. Sementara sisanya anggota JKN-KIS dari Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan Bukan Bekerja. Ajakan untuk mensukseskan JKN-KIS tidak hanya diserukan pada masyarakat umum, lembaga pemerintah, hingga perusahaan swasta pun diminta turut andil dan peduli dengan kesehatan masyarakat.

“Alhamdulillah Kota Blitar masuk 5 besar se Jawa Timur untuk kepesertaan masyarakatnya. Karena kita sudah 96,87 persen sudah terjamin di BPJS untuk kesehatannya. Kita juga terus berupaya agar yang belum ikut ini untuk ikut BPJS juga. Kita juga selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa lagi yang perusahaan swasta atau lembaga pemerintah ini kalau iurannya tertib kan bisa membantu sesama.” kata Priyo

Jika karyawan swasta hingga pegawai lembaga pemerintahan rutin membayar iuran, maka akan dapat membantu sesama. Membantu Silvia dan Erma lainnya. Rapatkan tangan, kita saling menguatkan. Masifkan Gotong Royong, agar semua Tertolong.(fik)