BERITA

Blitar Kota - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar terus mengkebut persiapan pelaksanaan verifikasi faktual, yang akan dilaksanakan pekan depan, Rabu (24/06/2020). Utamanya terkait penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 yang menjadi masalah krusial.

Choirul Ummam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, kesiapan APD menjadi perhatian penyelenggaran Pilwali 2020, karena pelaksanaan tahapan dilakukan ditengan wabah Covid-19. Tahapan verifikasi faktual misalnya, sangat krusial karena petugas PPS dan verifikator sejumlah 98 orang, harus terjun langsung ke lapangan. Mereka harus dilengkapi dengan APD untuk menjamin dan menekan resiko tertular Covid-19. Namun hingga saat ini aturan pengadaan APD tersebut masih belum jelas. Anggaran APD yang disokong oleh KPU RI sampai saat ini belum turun, pengadaan juga tidak bisa dilakukan karena waktu pelaksanaan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, Ummam berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar, agar penyediaan APD verifikasi faktual ditanggung Pemerintah Daerah.

“Kami meminta paling tidak untuk tahapan awal ini kebutuhan APD bisa dibantu Pemerintah Kota,” jelas Ummam.

Menanggapi hal itu, Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar mengatakan, karena jadwal verifikasi faktual sudah semakin dekat, maka Pemerintah Daerah akan menyediakan APD Covid-19 bagi petugas PPS dan verifikator dengan system pinjam pakai. KPU Kota Blitar diminta untuk segera membuat proposal pengajuan, berapa banyak APD yang dibutuhkan.

“Kita juga sudah koordinasi dengan Bawaslu, agar KPU ini segera membuat pengajuan sebagai dasar kita,” tegas Hakim.

Hakim menambahkan, gugus tugas merekomendasikan agar pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan Covid-19 level satu. Petugas wajib menggunakan masker, face shield, dan hand sanitizer. (Kir)